Dewan Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Petani dan Nelayan

|
<p>Anggota Komisi II DPRD Kotim, Seto Hadi. </p>

Anggota Komisi II DPRD Kotim, Seto Hadi. 


TINTABORNEO.COM, Sampit – Koperasi Merah Putih didorong untuk mengambil peran lebih aktif sebagai penghubung antara produsen dan pasar guna menjawab persoalan klasik yang dialami petani dan nelayan, yakni ketidakpastian harga dan kesulitan pemasaran hasil produksi.

Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Seto Hadi, menilai koperasi dapat menjadi solusi strategis untuk menstabilkan harga komoditas serta memperkuat akses pasar masyarakat, terutama di sektor perkebunan dan perikanan.

“Kami berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih, sistem distribusi dan harga bisa lebih terkoordinasi. Harga-harga yang selama ini fluktuatif bisa menjadi lebih stabil dan transparan,” ujar Seto Hadi, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, salah satu masalah utama yang selama ini terjadi adalah ketidakterbukaan informasi harga, terutama pada komoditas kelapa sawit. Petani kerap dirugikan karena hanya tengkulak yang mengetahui harga pasar, sementara produsen utama justru tidak memiliki akses informasi yang memadai.

“Kalau koperasi bisa bergerak aktif, hasil sawit masyarakat bisa dikoordinasikan dengan baik. Misalnya, dengan memasang papan informasi harga mingguan. Dengan begitu, petani tahu harga yang berlaku dan tidak kecewa saat panen karena harga tiba-tiba turun,” jelasnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor perikanan. Banyak warga desa yang telah mengembangkan usaha kolam ikan, namun terhambat oleh ketiadaan penampung dan saluran distribusi yang jelas. Hal ini membuat hasil panen sulit dijual dan nilai ekonominya menurun.

“Saya mendapat informasi bahwa salah satu kendala utama masyarakat adalah tidak adanya penampung ikan. Harapan kami, koperasi ini bisa hadir sebagai solusi konkret,” katanya.

Seto menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional dan berkomitmen tinggi. Menurutnya, koperasi tidak boleh berhenti pada status formal sebagai lembaga ekonomi, melainkan harus benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat.

“Kami dari DPRD siap mendukung dari sisi regulasi dan pengawasan agar koperasi benar-benar bisa menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ri)