Bupati Kotim Dampingi Gubernur Kalteng Tinjau Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan

|
<p>Bupati Kotim, Halikinnor saat mendampingi Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam meninjau progres pekerjaan peningkatan Jalan Moh Hatta atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Lingkar Selatan, pada Rabu (4/6/2025) malam. </p>

Bupati Kotim, Halikinnor saat mendampingi Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam meninjau progres pekerjaan peningkatan Jalan Moh Hatta atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Lingkar Selatan, pada Rabu (4/6/2025) malam. 


TINTABORNEO.COM, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam kunjungan kerja meninjau langsung progres pekerjaan peningkatan Jalan Moh Hatta atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Lingkar Selatan, pada Rabu (4/6/2025) malam. 

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur memeriksa secara detail spesifikasi proyek, mulai dari ketebalan lapisan rigid (semen), lebar jalan, hingga penggunaan besi tulangan. Ia menekankan agar seluruh pelaksanaan pekerjaan jalan dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang telah disepakati.

“Bapak Gubernur secara langsung mengingatkan petugas proyek untuk bekerja sesuai dengan RAP. Hal ini penting agar hasil pekerjaan berkualitas dan bertahan lama,” ujar Bupati Kotim, Halikinnor usai mendampingi Gubernur Kalteng.

Selain memantau pekerjaan proyek, Gubernur dan Bupati juga menemukan satu unit truk pengangkut Crude Palm Oil (CPO) yang memuat melebihi batas tonase yang ditentukan. Diketahui, beban maksimal kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan tersebut adalah 8-10 ton, sementara truk tersebut membawa muatan hingga 16 ton.

“Bapak Gubernur langsung memerintahkan agar kendaraan tersebut dihentikan, dan meminta pimpinan perusahaan pemilik truk datang untuk bertanggung jawab. Beliau juga menegaskan agar tindakan tegas diberikan sesuai dengan peraturan daerah, termasuk denda,” jelas Halikinnor.

Halikinnor menegaskan bahwa pelanggaran seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan mempercepat kerusakan jalan yang dibangun dengan anggaran besar.

“Kalau terus seperti ini, daerah hanya akan terus-menerus memperbaiki jalan. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti pendidikan, kesehatan, dan bidang penting lainnya,” tandasnya. (ri)