Wabup Kotim akan Menghadap Kemensos Terkait Penggunaan Gedung Asrama Haji untuk Sekolah Rakyat

|
<p>Wabup Kotim, Irawati saat meninjau bangunan Islamic Center untuk Sekolah Rakyat, belum lama ini. </p>

Wabup Kotim, Irawati saat meninjau bangunan Islamic Center untuk Sekolah Rakyat, belum lama ini. 


TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menunggu kepastian dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penggunaan gedung asrama haji di kawasan Islamic Center Sampit sebagai tempat sementara pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Wakil Bupati Kotim Irawati mengungkapkan bahwa gedung asrama haji menjadi pilihan utama setelah dilakukan peninjauan di beberapa titik alternatif. Keputusan penggunaan gedung ini juga telah disetujui Bupati Kotim Halikinnor, yang menilai tempat tersebut paling siap digunakan.

“Gedungnya sudah kami cek langsung, dan saya juga dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 19 Mei untuk membahas tindak lanjut bersama Kemensos,” kata Irawati, Minggu (18/5/2025). 

Gedung tersebut telah disiapkan oleh Pemkab Kotim bersama sejumlah perangkat daerah sebagai respons atas permintaan Kemensos, sembari menunggu selesainya pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang direncanakan tahun ini.

Permintaan penyediaan tempat sementara itu disampaikan langsung oleh Kemensos kepada perwakilan Kotim dalam pertemuan bersama Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Kemensos pekan lalu. Lokasi asrama haji dinilai representatif dan strategis untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.

Pemkab Kotim menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Sekolah Rakyat, mengingat tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kotim memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah, yakni sebesar 5,66 persen dari total penduduk.

Selain menyiapkan tempat sementara, Pemkab juga telah menyediakan lahan seluas 5,9 hektare untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen, melebihi ketentuan minimal 5 hektare yang ditetapkan Kemensos. 

Namun, lahan ini masih akan disurvei untuk memastikan kelayakan fisik seperti kondisi tanah dan kemiringan lahan.

Survei tersebut akan dilakukan oleh dinas terkait dan hasilnya akan dikirim ke Kemensos serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bukti keseriusan daerah. Pasalnya, program ini merupakan kerja sama antara Kemensos dan Kementerian PU dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.

Dari empat kabupaten yang mengajukan diri menjadi lokasi Program Sekolah Rakyat, yakni Kotim, Kapuas, Gunung Mas, dan Katingan. Dimana Kabupaten Kotim dinilai paling siap. Penilaian tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi, mulai dari kesiapan lahan hingga lokasi sementara yang sudah tersedia.

“Kami berharap program ini segera berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” pungkas Irawati. (ri)