Transformasi Digital Jadi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik di Kotim

<p>Asisten III Setda Kotim, Muhammad Saleh saat membuka secara resmi Bimtek Pelayanan Prima Bagi Pelayan Publik, di Aula Diklat BKPSDM Kotim, Selasa (20/5/2025).</p>
Asisten III Setda Kotim, Muhammad Saleh saat membuka secara resmi Bimtek Pelayanan Prima Bagi Pelayan Publik, di Aula Diklat BKPSDM Kotim, Selasa (20/5/2025).
Bagikan

TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyadari bahwa tantangan pelayanan publik di era digital tidak lagi hanya soal kecepatan dan efisiensi, tetapi juga soal kemampuan sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus utama dalam menciptakan layanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Asisten III Setda Kotim, Muhammad Saleh, menilai bahwa pelayanan publik yang ideal bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa di era digital ini, literasi teknologi menjadi keharusan bagi setiap ASN.

“Pelayanan publik yang layak harus didukung oleh pemahaman terhadap sistem digital. Tanpa itu, sulit bagi kita menyajikan layanan yang cepat, akurat, dan transparan,” ujar Saleh, Selasa (20/5/2025). 

Ia mengungkapkan, kendala utama dalam pelayanan publik saat ini adalah masih adanya gap antara sistem digital yang terus dikembangkan dengan kesiapan aparatur di lapangan. Hal ini menyebabkan pelayanan belum optimal meski fasilitas teknologi telah tersedia.

Menurut Saleh, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan penyediaan perangkat atau aplikasi layanan. Yang lebih penting adalah membekali ASN dengan kemampuan komunikasi, empati, serta pemecahan masalah agar bisa merespons kebutuhan masyarakat secara humanis.

“Banyak masyarakat kecewa bukan karena sistemnya buruk, tapi karena tidak merasa dilayani dengan baik. Di sinilah pentingnya pelayanan yang mengedepankan empati,” tambahnya.

Pemerintah daerah terus mendorong berbagai pelatihan untuk menutup celah kompetensi ini. Ia menekankan bahwa pelayanan prima tidak akan terwujud tanpa adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di kalangan ASN.

“Masyarakat yang puas tidak hanya akan kembali menggunakan layanan, tapi juga menjadi agen positif yang turut menjaga citra pemerintah. Ini yang harus kita bangun bersama,” pungkasnya. (ri)