Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Pemkab Kotim Gelar Upacara Bendera
Pj Sekda Kotim, Masri saat memimpin upacara bendera dalam rangka memperingati ke-117 Hari Kebangkitan Nasional 2025, Selasa (20/5/2025).
TINTABORNEO.COM, Sampit – Dalam rangka memperingati ke-117 Hari Kebangkitan Nasional 2025, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar upacara bendera, di Lapangan Setda Kotim. Upacara dipimpin langsung oleh Pj Sekda Kotim, Marsi dengan dihadirkan perwakilan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekadar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa, halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah,” kata Masri dalam sambutan Mentri Komunikasi dan Digital.
Menurutnya, 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing.
“Kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup,” ujarnya.
Sementara, di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trusted partner yaitu bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak.
“Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Kehadiran kita di pentas global bukan sekadar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membawa gagasan dan solusi yang memberi manfaat bersama,” jelasnya.
Semangat inilah yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan nasional di dalam negeri. Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata. (ri)