Pemkab Kotim Kaji Wacana Feri Penyebarangan Sampit-Mentaya Seberang
Pelabuhan Feri Penyebrangan Sungai Mentaya Sampit.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah mengkaji kemungkinan untuk pembangunan layanan feri penyeberangan yang representatif dari Sampit ke Mentaya Seberang.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Rody Kamislam mengatakan bahwa kajian tersebut akan mencakup aspek teknis, ekonomi, dan peluang kerja sama dengan pihak swasta.
“Penyeberangan menggunakan feri memerlukan sarana dan prasarana dengan spesifikasi khusus, terutama yang mampu menaikkan dan menurunkan kendaraan,” ujar Rody, Kamis (1/5/2025).
Ia menjelaskan, secara bisnis, pihak swasta tentu akan mempertimbangkan nilai keuntungan. Oleh karena itu, kajian dari sisi profitabilitas menjadi sangat penting jika investasi ini ditawarkan kepada pelaku usaha.
Sementara itu, gagasan pembangunan jembatan ke Mentaya Seberang dianggap tidak memungkinkan karena panjang Sungai Mentaya. Gubernur Kalteng pun telah mengarahkan pembangunan infrastruktur ke rute alternatif melalui Cempaka Mulia, dan jalan di jalur tersebut kini berstatus sebagai jalan provinsi dan menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kalteng. Namun, rute ini memerlukan waktu tempuh lebih lama karena harus memutar jauh.
Melihat kondisi tersebut, Rody menyebutkan opsi layanan feri masih menjadi alternatif yang layak. Pemerintah daerah membuka kemungkinan membangun dan menganggarkan sendiri kebutuhan dermaga jika pihak swasta tidak merespons.
“Kalau swasta tentu lebih menghitung potensi keuntungan dan biaya investasi. Tapi kalau pemerintah yang membangun, pertimbangannya lebih pada pelayanan publik,” tambahnya.
Dishub Kotim berencana menyusun studi kelayakan terlebih dahulu, termasuk menghitung kebutuhan renovasi dermaga di kedua sisi sungai, spesifikasi kapal yang dibutuhkan, hingga pola operasionalnya.
Rody juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak swasta sempat menunjukkan ketertarikan dan bahkan mengundang pertemuan di Jakarta. Namun, karena kesibukan pasca-Lebaran, agenda tersebut belum sempat dijadwalkan.
“Kalau tidak ada tindak lanjut dari swasta, maka pemerintah siap mengambil alih. Prinsipnya, pelayanan masyarakat harus tetap jadi prioritas,” tandasnya. (ri)