Kominfo Kotim Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Lewat Rapat Monev PPID

<p>Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar di Sampit Creative Hub, Selasa (27/5/2025).</p>
Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar di Sampit Creative Hub, Selasa (27/5/2025).
Bagikan

TINTABORNEO.COM, Sampit – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan kembali ditegaskan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar di Sampit Creative Hub, Selasa (27/5/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kotim ini melibatkan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan 17 kecamatan se-Kotim, sebagai langkah konkret membangun sistem informasi yang akuntabel dan terbuka untuk publik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kotim, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Evaluasi ini bukan hanya rutinitas, tapi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Saleh. 

Ia menekankan pentingnya peran strategis PPID dalam menjamin hak masyarakat atas informasi yang cepat, benar, dan dapat diakses secara terbuka. Saleh juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan semata-mata kewajiban formal, melainkan harus menjadi budaya kerja di setiap instansi.

“Keterbukaan informasi harus jadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban,” tegasnya.

Rapat ini juga diisi dengan paparan teknis oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Agus Pria Dany, yang menyebut bahwa kesiapan institusi dalam membuka diri terhadap kontrol publik merupakan cerminan wajah birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Kotim sempat meraih predikat Informatif pada tahun 2023. Namun, capaian tersebut belum berhasil dipertahankan di tahun 2024. Tantangan seperti SDM, infrastruktur TIK dan pemahaman regulasi kini jadi fokus pembenahan kami,” ungkap Agus. 

Untuk itu, hal ini juga akan menjadi catatan penting sekaligus motivasi untuk terus melakukan perbaikan di berbagai lini pelayanan khususnya pada informasi publik. (ri)