Dorong Ketahanan Pangan, Baamang Hulu Garap 15 Hektare Lahan

<p>Program kegiatan cetak sawah di Baamang Hulu. </p>
Program kegiatan cetak sawah di Baamang Hulu.
Bagikan

TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kecamatan Baamang menyatakan dukungan penuh terhadap program cetak sawah yang mulai dilaksanakan di Kelurahan Baamang Hulu. Program yang merupakan bagian dari upaya swasembada pangan nasional ini kini sudah memasuki tahap pengolahan lahan, dengan luas sekitar 15 hektare yang telah siap ditanami.

Camat Baamang, Sufiansyah mengatakan bahwa pihaknya sangat antusias menyambut program tersebut. Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Ini menjadi momen penting untuk mendorong sektor pertanian di Baamang. Kami akan terus berkoordinasi dengan lurah dan Forkopimcam agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal,” kata Sufiansyah, Jumat (16/5/2025).

Dirinya juga mengungkapkan bahwa lahan yang dikelola telah melalui proses survei oleh tim akademisi. Dari hasil pengecekan, tanah dinyatakan layak tanam dengan pH yang cukup mendukung, meskipun perlu perlakuan khusus seperti pemberian kapur.

“Saat ini baru 15 hektare yang tergarap dari target 30 hektare. Namun kami optimistis bisa menyelesaikannya sesuai rencana,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa lahan tersebut berstatus LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sehingga dijamin akan terus didukung pemerintah pusat.

Di sisi lain, kelompok tani setempat turut menyambut positif pelaksanaan program ini. Setiawan, salah satu pengurus Kelompok Tani Mandiri Makmur, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah pusat yang dinilai sangat membantu petani lokal.

“Program ini sangat kami nantikan. Ini menunjukkan kepedulian negara terhadap kebutuhan pangan nasional, dan kami siap berkontribusi,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan cetak sawah tidak hanya menyentuh aspek produksi pertanian, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami harap tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, pak camat dan pak lurah bisa terus memberi bimbingan. Karena pengelolaan lahan gambut ini tidaklah mudah,” tandasnya. (ri)