Disdik Kotim Dorong Sinergi Pemerintah Atasi Tantangan Pendidikan Daerah
Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah saat foto bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Kamis (22/5/2025).
TINTABORNEO.COM, Sampit – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pentingnya kerja sama lintas jenjang pemerintahan dalam menghadapi tantangan sektor pendidikan di daerah.
Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia membuat pemerintah kabupaten tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dinilai menjadi kunci.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah, mengatakan bahwa setiap perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan selalu mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Tujuannya agar seluruh program berjalan searah dan saling menguatkan.
“Dalam perencanaan program-program pendidikan, kita di daerah tentu selalu mengacu pada apa yang sudah digariskan pemerintah pusat dan provinsi agar selaras sehingga efektif,” ujar Irfansyah, Kamis (22/5/2025).
Meski pengelolaan pendidikan telah dibagi sesuai jenjang. Dari PAUD hingga perguruan tinggi. Namun koordinasi tetap diperlukan. Ia menilai, program yang tidak sinkron bisa berujung pada tumpang tindih, pemborosan anggaran, bahkan kurangnya dampak di lapangan.
Menurut Irfansyah, banyak program yang saat ini berjalan di Kotim merupakan hasil dukungan pemerintah pusat dan provinsi, seperti bantuan perbaikan ruang kelas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga program Makan Bergizi Gratis untuk siswa.
“Kami berterima kasih atas perhatian besar pemerintah pusat dan provinsi. Banyak program di Kotim yang bisa terlaksana karena adanya dukungan lintas sektor,” tambahnya.
Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah, pendidikan di Kotim disebut turut mempengaruhi kualitas pendidikan provinsi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan ke depannya.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda, termasuk kami di Kotim. Tapi apapun program yang dirancang, tetap harus mengacu pada arah kebijakan yang sudah ditetapkan secara nasional dan provinsi,” tutup Irfansyah. (ri)