Awasi Pupuk Subsidi, Bupati Bakal Bentuk Tim Khusus
TINTABORNEO.COM, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan di lapangan.
“Distribusi pupuk bersubsidi ini harus benar-benar diawasi. Saya akan bentuk tim khusus yang diketuai oleh Sekda dan Asisten II untuk memantau penyalurannya agar tepat sasaran,” tegas Halikinnor, Kamis (8/5/2025).
Ia menyatakan bahwa regulasi mengenai distribusi pupuk sudah jelas. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan di tingkat bawah masih perlu diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.
Selain pengawasan, Halikinnor juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kebutuhan petani. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan konkret terhadap program ketahanan pangan yang tengah digalakkan pemerintah daerah.
“Saya akan instruksikan OPD terkait untuk menginventarisasi kembali apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh para petani sehingga tidak ada kendala seperti peralatan alsintan, pupuk, dan lain sebagainya dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kotim,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat Kotim. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat diperlukan demi menjamin ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Halikinnor menilai sinergi antara OPD dan kelompok tani sangat krusial agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan kalau kebutuhan petani kita tidak terpenuhi. Maka dari itu, saya tekankan agar pendataan ini dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ucapnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotim akan terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Kita ingin petani kita sejahtera dan produksi pertanian meningkat. Kalau itu tercapai, maka ketahanan pangan daerah akan kuat dan masyarakat tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok,” pungkasnya. (ri)