Kebijakan Efesiensi Anggaran di Kotim Berdampak Pada Pembangunan Infrastruktur

|
Kebijakan Efesiensi Anggaran di Kotim Berdampak Pada Pembangunan Infrastruktur

TINTABORNEO.COM, Sampit – Dampak dari efesiensi anggaran, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) kembali melakukan penyusunan ulang rencana pembangunan infrastruktur daerah. 

“Efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap kami, karena akan ada yang perlu dirasionalisasi atau disesuaikan kembali. Tapi, kami juga masih menunggu komposisi anggaran yang disesuaikan di tingkat kabupaten,” kata Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim, Mentana Dhinar Tistama, Jumat (14/2/2025).

Diketahui, untung Kotim nilai anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipangkas sebesar Rp 141 miliar. TKD yang dipangkas ini masih bersifat global yang di dalamnya terbagi d beberapa bidang, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan lainnya.

Sebagai salah satu dinas pelaksana program infrastruktur, Mentana mengakui sangat merasakan dampak yang cukup signifikan dari adanya efisiensi anggaran tersebut. 

“Kami sangat merasakan dampaknya, karena program yang direncanakan itu merupakan anggaran yang bersumber dari TKD, baik itu DAK, Dana Alokasi Umum-Specific Grant (DAU-SG) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit,” terangnya. 

Namun, saat ini pihaknya masih menunggu penyesuaian komposisi anggaran oleh pemerintah kabupaten untuk kemudian menyusun ulang rencana pembangunan infrastruktur yang pihaknya laksanakan.

“Intinya, kami masih menunggu komposisi anggaran di tingkat kabupaten dan untuk Infrastruktur itu kan dananya bukan hanya dari TKD, bisa juga dari APBD dan lain-lain,” ujarnya.

Pada dasarnya pihaknya tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, terlebih anggaran yang di efisiensi adalah TKD yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya perlu menyesuaikan.

“Saya setuju dengan adanya efesiensi ini karena yang dilakukan efisiensi juga sudah jelas, seperti perjalanan dinas dan pelatihan atau studi banding yang harus datang langsung itu dikurangi, karena sekarang semua itu bisa dilakukan secara daring,” pungkasnya. (ri)