Dinas Pendidikan Kotim Ungkap Tantangan Rehabilitasi Sekolah, Prioritaskan Penambahan Ruang Kelas di Wilayah Perkotaan
TINTABORNEO, Sampit – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di wilayah Kotim, khususnya di wilayah perkotaan, yang membutuhkan rehabilitasi atau pembangunan baru. Hal ini disebabkan oleh kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak layak, serta meningkatnya jumlah siswa akibat pertumbuhan penduduk.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah, mengatakan bahwa untuk wilayah perkotaan, prioritasnya adalah penambahan ruang kelas.
“Saya lihat kalau di dalam kota yang rehab-rehab saja, yang paling banyak itu tambah ruang kelas karena populasi pertambahan penduduk. Jadi tidak perlu kita membangun baru, kalau kita membangun baru juga kesulitan lahan. Kami sudah mencoba beberapa, lebih baik efektivitaskan bangunan yang ada saja, ya kita buat bertingkat atau apa. Seperti halnya di Baamang Barat kemarin, SDN 4 Sawahan kami bangun dengan bertingkat,” jelasnyajelasnya, Minggu (15/9).
Irfansyah memperkirakan ada sekitar 4 sekolah di wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan Ketapang yang sangat mendesak membutuhkan penambahan ruang kelas.
“Kami hitung wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan Ketapang hanya 4 sekolah saja yang sangat mendesak, empat sekolah karena di situ, di sekitar sekolahan itu banyak perumahan-perumahan, itulah indikator kami. Penambahannya paling 1-2 ruang kelas,” ungkapnya.
Disebutkannya bahwa terdapat sekitar 40 sekolah yang telah dilakukan rehabilitasi bangunan, mulai dari tingkat SD hingga SMP di seluruh wilayah Kotim. “Cukup banyak, sekitar 40 sekolah yang direhab dari SD-SMP se-Kotim,” ungkapnya.
Irfansyah menjelaskan bahwa pada Sabtu (14/9) lalu telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan SDN 1 Baamang Tengah.
“Untuk pembangunan di SDN 1 Baamang Tengah bagian bawah 4 ruangan, atas 4 ruangan, total 8 ruangan, namun yang 2 ruangan untuk guru dan ruang kepala sekolah, ruang kerja. Jadi 6 ruang kelas gitu,” jelasnya.
Anggaran untuk pembangunan 8 ruangan tersebut disediakan sebesar Rp 2,8 miliar, bersumber dari DAU, yang diajukan melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Setelah dapodik tim survei turun ke lapangan, apalagi karena lokasinya berada di dalam kota.
“Karena sebelumnya itu memang sejarahnya ini karena ini di jalan raya pihak Kementerian yang baru dari bandara keluar ini diusulkan mereka. Setelah diusulkan ternyata legalitas tanah tidak ada, batal. Kalau tidak salah sepengetahuan saya ada 2 kali sudah Kementerian itu menggelontorkan dana tapi batal karena tidak ada legal tanahnya. Tapi sekarang alhamdulillah permasalahan tanahnya selesai, jadi kita bangun,” jelasnya. (dk)