Pemerintah Diminta Segera Tindaklanjuti Catatan BPK
TINTABORNEO, Kuala Pembuang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta pemerintah daerah setempat segera menindaklanjuti catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan tahun anggaran 2023. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Seruyan, Argiansyah,
“Supaya pengelolaan keuangan Kabupaten Seruyan bisa terlaksana dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya pada Selasa (8/7).
Beberapa poin yang menjadi catatan BPK di antaranya adalah pengelolaan pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan (PBB-P2) yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, kesalahan penganggaran karena tidak dilakukan verifikasi RKA SKPD sesuai ketentuan, serta pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada bendahara pengeluaran beberapa SKPD yang belum memadai.
“Selain itu, terdapat klausul pada jaminan pemeliharaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, serta pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai,” tambahnya.
Dengan adanya catatan tersebut, Argiansyah berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap poin-poin yang menjadi perhatian BPK. Hal ini penting agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten Seruyan dapat dipertahankan.
“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan WTP. Kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah atas kerja kerasnya dan sinergitas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melakukan konsolidasi atas laporan keuangan tersebut,” pungkasnya.
Menurut Argiansyah, mempertahankan opini WTP adalah sebuah prestasi yang harus dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memastikan semua catatan dari BPK dapat diselesaikan dengan baik.
“Kami berharap ke depan, pengelolaan keuangan Kabupaten Seruyan dapat terus berjalan dengan baik dan semakin profesional, demi kesejahteraan masyarakat Seruyan,” tutupnya. (gb)