FKUB Diharapkan Dapat Menjembatani Kehidupan Beragama
TINTABORNEO, Sampit – Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kotawaringin Timur (Kotim), Rihel menghadiri sekaligus membuka sosialisasi kerukunan umat beragama dengan tema “Dialog kebangsaan moderasi beragama dan deklarasi bersama dalam rangka menyukseskan pilkada yang babes dari unsur sara, aman, damai dan harmoni”.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Anggrek Tewu Lantai II Kantor Bupati, dengan diikuti sebanyak 80 orang yang berasal dari tokoh agama yang sekaligus tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi keagamaan mewakili 6 unsur agama yang ada di Kabupaten Kotim.
Rihel menyampaikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan salah satu amanat dari peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Ia menjelaskan FKUB ini bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan, umat beragama bukanlah objek, tetapi menjadi subjek atau pelaku utama dalam upaya memelihara kerukunan nasional.
“Sehebat apapun program pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, jika tidak didukung oleh masyarakat maka tidak akan memiliki arti apa-apa,” kata Asisten I, Senin (15/7).
Untuk itu, diharapkan agar perbedaan-perbedaan yang ada hendaknya mampu dirajut untuk dijadikan potensi yang sinergis dalam membangun daerah dan bangsa ini ke depan.
“Kita tidak boleh larut dalam situasi yang membesar-besarkan dan mempermasalahkan perbedaan. Sebab, masih banyak masalah bangsa yang perlu mendapat perhatian dan kepedulian kita semua, agar kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada, menuju masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera yang menjadi cita-cita kita bersama,” ujarnya.
Sebagai sebuah bangsa yang majemuk atau heterogen, dapat disadari bahwa masyarakat sangat rentan terhadap konflik dan perpecahan yang bernuansa sara (suku, agama, ras, dan adat- istiadat). Belum lagi isu-isu yang bernuansa politis yang sengaja dimanfaatkan untuk membuat gejolak yang mengarah kepada tindakan anarkis dan kerusuhan atau konflik horizontal.
“Apalagi dimasa-masa saat ini menjelang pemilihan kepala daerah yang akan segera kita laksanakan akan semakin banyak gejolak yang terjadi seperti politik uang, kampanye hitam, kekerasan dan intimidasi, ketidaknetralan aparat serta polarisasi sosial. Apabila hal itu menjadi konflik yang anarkis, bukan saja merepotkan pemerintah, tetapi akan mengakibatkan kesengsaraan berkepanjangan bagi masyarakat luas,” jelasnya.
Maka dari itu, FKUB ini diharapkan bisa menjadi forum untuk mempererat silaturrahmi antar umat beragama, sekaligus mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul secara bijak dan pikiran jernih, yang nantinya bermuara pada keharmonisan, ketertiban, dan ketenteraman seluruh masyarakat.
“FKUB sangat diharapkan mampu menjembatani upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama, khususnya di Kabupaten Kotim ini,” pungkasnya. (ri)