Bupati Kotim Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025
TINTABORNEO, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotim Tahun 2025, di Aula Sei Mentaya Bappelitbangda Kotim.
“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Lurah Dan Camat se-Kotim, serta lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan musrenbang Desa, musrenbang Kelurahan dan musrenbang RKPD Kotim di Kecamatan, dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah pads 2025,” kata Halikinnor, Rabu (21/2).
Sesuai amanat Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.
“Disamping itu pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah. Tentunya hal ini juga harus ada harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD ini, yang akan dibahas dan penyelesaian terkait isu-isu strategis dan fokus pembangunan daerah diantaranya adalah, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, akses dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa-kecamatan, jalan dan jembatan kondisi baik, drainase, sarana air bersih, penerangan jalan umum dan persampahan.
“Mengacu pada isu strategis, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotim, maka tema pembangunan tahun 2025 yaitu penguatan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan sumber daya manusia berkualitas,” bebernya.
Lanjutnya, tema ini akan menjadi fokus pembangunan Kotim pada 2025 yang akan disinergikan dan dipadukan dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sektor lainnya.
“Membangun infrastruktur di wilayah kecamatan dan desa kelurahan secara berkelanjutan sebagai komponen utama dalam membuka aksesibilitas dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur ini juga akan didukung dengan penguatan ketahanan pangan sebagai unsur terpenting dalam menjaga kecukupan pangan bagi masyarakat dan dalam upaya mengendalikan laju inflasi,” pungkasnya. (ri)